BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memimpin rapat kerja pemerintah dan BUMN untuk percepatan dan perluasan pembangunan ke visi 2025 di Istana Bogor, Jawa Barat.
Saat memberikan pengarahan awal, Presiden mengingatkan agar pemerintah baik pusat dan daerah, BUMN serta investor menghilangkan lima penyakit yang menghambat implementasi rencana induk atau master plan yang akan disusun hari ini.
Kelima penyakit tersebut yaitu, pemerintah pusat utamanya birokrasi yang lambat dan tidak sejalan dengan rencana induk. Presiden mencontohkan, kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat kabinet seringkali dibahas ulang oleh pejabat eselon I karena memiliki pendapat lain. Dia mewanti-wanti agar hal tersebut tidak terulang lagi.
Penyakit kedua adalah pemerintah daerah karena ada kepentingan sendiri tidak memperlancar dan cenderung memperlambat. Contohnya, ada dua bupati dan wali kota yang menolak rencana yang sudah disusun pemerintah pusat bersama dengan gubernur dengan alasan bupati yang bersangkutan harus mendapat kapling tertentu untuk keluarganya.
Padahal, kata Presiden, guna menetapkan kebijakan dan memperoleh investasi tersebut dia sampai-sampai harus turun gunung. "Mencarinya susah payah lalu tiba-tiba dihentikan bupati atau wali kota, apa jadinya?" katanya.
Sementara penyakit yang ketiga, kata Presiden, adalah investor yang ingkar janji dan gagal melaksanakan komitmen investasi sebagaimana yang sudah disepakati. Adapun faktor keempat adalah regulasi yang menghambat tapi tidak segera diperbaiki.
Sedangkan yang terakhir yaitu adanya kepentingan politik yang tidak sehat. "Mari kita dengan jernih menyikapi karena demokrasi harus membawa amanah, politik harus menjadi solusi. Tidak boleh saling mengunci sehingga tidak bergerak ke mana-mana," kata Presiden Yudhoyono.
Guna mengatasi penyakit tersebut, Presiden mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mencari siapa yang menghambat, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang ingkar janji, dan pada akhirnya siapa yang membikin gagal rencana pemerintah. Selain itu, untuk mengikat pemerintah, BUMN dan investor, rencana induk yang akan disepakati akan ditandatangani Presiden, para menteri dan gubernur serta investor utama.
"Kepada para gubernur saya tahu Saudara juga memiliki rencana pembangunan di daerah, ada APBD, jangan dipertentangkan tetapi integrasikan dan sinergikan dengan yang kita laksanakan secara nasional. Karena percepatan pembangunan ekonomi ini sebagian besar tidak memakai APBN, APBD tapi memakai swasta. Oleh karena itu, tidak mengganggu APBN, APBD. Pastikan integrasi dan sinergi,” ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar